DPR Soroti Pilu Gizi Nasional: 5 Daerah Tertinggal Masih Tanpa Layanan Khusus, Kasus Keracunan Jadi Perhatian Serius
Ujoh Bilang- Pemerataan layanan gizi nasional kembali menjadi sorotan tajam di gedung parlemen. Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago, menyoroti fakta memilukan bahwa hingga saat ini masih ada 5 kabupaten di Indonesia yang sama sekali belum memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Lembaga ini merupakan ujung tombak program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).
Baca Juga : Gelombang Unjuk Rasa di Kalimantan Soroti Isu Empati Wakil Rakyat dan Radikalisme
Kelima daerah yang tertinggal tersebut adalah Kabupaten Kepulauan Arfak (Papua Barat), Sumba Tengah (Nusa Tenggara Timur), Maybrat, Tambrauw (keduanya di Papua Barat Daya), dan Mahakam Ulu (Kalimantan Timur). Temuan ini mengemuka dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Badan Gizi Nasional (BGN) yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ketimpangan yang Mencolok di Tengah Capaian Nasional
Dalam rapat tersebut, Kepala BGN, Dadan Hindayana, sebelumnya melaporkan capaian yang terlihat positif: sebanyak 7.477 unit SPPG telah beroperasi dan tersebar di 38 provinsi, 509 kabupaten, dan 7.022 kecamatan. Namun, data yang dibongkar oleh Irma ini justru mengungkap sisi lain yang belum tersentuh, menunjukkan bahwa dalam perjalanan menuju gizi yang merata, masih ada anak-anak di daerah terpencil yang terancam tertinggal.
“Ini harus menjadi perhatian ekstra. Daerah-daerah ini seringkali memiliki akses yang paling sulit dan mungkin tingkat stunting yang perlu segera diintervensi. Kehadiran SPPG bukan hanya tentang makanan, tapi tentang menyelamatkan generasi penerus di daerah tertinggal,” tegas Irma.
Langkah Serius untuk Mencegah Kelalaian dan Keracunan
Tidak hanya menyoroti ketimpangan, Irma juga menyampaikan kekhawatiran mendalamnya mengenai sejumlah kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program MBG. Ia menegaskan bahwa SPPG tidak boleh lepas tangan dan harus memikul tanggung jawab moral maupun finansial jika terjadi kelalaian yang membahayakan anak-anak penerima manfaat.
Pemerataan Selama ini, biaya penanganan korban keracunan banyak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Menurut Irma, meski demikian, pihak yang lalai harus ikut menanggung konsekuensinya.
“Biaya anak-anak keracunan itu biasanya di-cover oleh BPJS. Untuk kasus ringan mungkin tidak masalah, tetapi untuk kasus yang berat, SPPG-nya harus memberikan santunan kepada anak-anak yang mendapat masalah tersebut. Ini adalah bentuk tanggung jawab dan keadilan bagi korban,” ujar Irma dengan lugas.
Tegakkan Disiplin dan Berikan Sanksi Tegas
Irma juga mengkritik keras masih banyaknya dapur SPPG yang tidak disiplin dalam menjalankan standar menu dan menggunakan peralatan yang telah ditetapkan oleh BGN. Ketidakdisiplinan ini, menurutnya, bukan hanya membahayakan kesehatan anak, tetapi juga mencemari nama baik pemerintah dan BGN.
Ia mendesak agar BGN menerapkan sistem sanksi yang jelas dan tegas. “Jika ada pelanggaran terjadi dua hingga tiga kali, saya kira harus diberi sanksi. Tidak boleh didiamkan. Ini menyangkut nyawa anak-anak dan kredibilitas program nasional,” jelasnya.
Tolak Mentah-mentah Distribusi Makanan Basi
Poin kritik lainnya adalah mengenai penanganan makanan yang tidak layak saji. Irma menekankan bahwa jika makanan yang akan didistribusikan ternyata basi, tindakan penarikan saja tidak cukup. SPPG wajib hukumnya untuk langsung mengganti dengan makanan yang layak dan segar pada waktu distribusi berikutnya.
“Kalau memang basi, harus ditarik dan harus diganti. Tidak boleh cukup ditarik lalu tidak ada tindak lanjut. Itu tidak acceptable! Harus ada komitmen untuk mengganti,” paparnya dengan tegas.
