Percepat Tender & E-Purchasing, Kaltim Kejar Realisasi Anggaran Rp 20,9 Triliun
Info Ujoh Bilang- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Pemprov Kaltim mengambil langkah strategi untuk akselerasi proses Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) guna memastikan target realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD tahun 2025 senilai Rp 20,9 triliun dapat tercapai secara optimal. Langkah ini menyusul data yang menunjukkan masih adanya sejumlah paket pekerjaan yang tertunda dalam proses tender dan e-purchasing.
Baca Juga : Misteri Kematian Pria di Kebun Tombolikat, Polisi Selidiki Identitas Korban
Sebagai upaya nyata, Pemprov Kaltim menggelar pelatihan kompetensi PBJ berbasis Massive Open Online Course (MOOC) untuk memperkuat kapasitas para pejabat pengadaan di jajaran pemerintah daerah. Pelatihan ini diharapkan menjadi katalisator bagi terciptanya proses pengadaan yang lebih cepat, efisien, dan akuntabel.
Dampak Riil di Balik Angka
Mengutip pernyataan Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setprov Kaltim, Ujang Rahmat, dari total APBD yang mencapai Rp 20,9 triliun, alokasi yang harus direalisasikan melalui mekanisme PBJ mencapai Rp 5,98 triliun. Angka yang sangat besar ini, menurutnya, bukan sekadar target belaka finansial.
“Realisasi PBJ ini memiliki efek berganda (multiplier effect ) yang sangat signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Kaltim dan yang terpenting, mendukung kelancaran program-program prioritas Pak Gubernur. Jika proses tersendat, yang terdampak bukan hanya masalah penyerapan anggaran, tetapi lebih jauh lagi, yaitu pelayanan publik kepada masyarakat,” tegas Ujang pada Kamis, 4 September 2025.
Peta Kendala dan Paket yang Tertunda
Ujang memaparkan peta persoalan yang dihadapi secara rinci:
-
Mekanisme Tender: Dari 262 paket kegiatan dengan nilai total Rp 1,2 triliun, masih tercatat ada 2 paket yang belum terselesaikan.
-
Mekanisme E-Purchasing: Dari 7.135 paket (nilai total Rp 4,1 triliun), persentase yang belum berjalan masih cukup tinggi, yaitu mencapai 43% .
-
Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung: Dari 9.016 paket senilai Rp 649,47 miliar, juga masih ada 43% paket yang prosesnya belum dimulai.
Data ini menunjukkan bahwa percepatan khususnya pada metode e-purchasing dan pengadaan langsung menjadi kunci utama untuk mendongkrak realisasi anggaran.
Seruan untuk Kolaborasi dan Antisipasi
Menghadapi tantangan ini, Ujang Rahmat secara khusus meminta agar seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk proaktif. Langkah pertama adalah mengidentifikasi setiap kendala yang menghambat proses pengadaan di unit kerjanya masing-masing.
“Jangan menunggu hingga bulan Desember untuk menggeber penyelesaiannya. Itu sudah terlambat. Jika hari ini ada masalah, baik teknis maupun administratif, segera lakukan koordinasi dengan Biro PBJ untuk menemukan solusi terbaik,” tegas tukasnya.
Investasi SDM untuk PBJ yang Berkualitas
Pelatihan MOOC dinilai bukan hanya sebagai solusi jangka pendek untuk mengejar target, melainkan juga sebagai investasi sumber daya manusia jangka panjang. Ujang berharap momentum ini dapat memperkuat kompetensi para pejabat pengadaan di Kaltim.
“Target kami tidak hanya tepat waktu, tetapi juga tepat mutu dan tentunya akuntabel. Proses PBJ yang cepat dan berkualitas akan mendorong efektivitas belanja daerah, yang pada jangkauan bermuara pada kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur,” menyimpulkan pernyataan penutup.
Dengan langkah pelatihan dan koordinasi yang intensif ini, Pemprov Kaltim bertekad memastikan setiap rupiah anggaran daerah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pembangunan dan memberikan pelayanan terbaik bagi warganya.
